“Merdeka, merdekaaa, merdekaaa atau mati“, itulah teriakan-teriakan para pejuang kita untuk bersemangat dalam meraih kemerdekaan indonesia. Teriakan yang diiringi tangisan darah menjadi sebuah simbol pemersatu rakyat kita demi tanah air. Tapi, teriakan-teriakan tersebut seakan hilang dan pecah bagaikan di telan ombak besar kampanye pemilu presiden sekarang. Ombak besar yang siap menerkam lawan di depannya demi meraih tampuk kekuasaan tertinggi di negeri ini. Ombak tersebut mulai menggunung dengan diiringi suara slogan ekonomi kerakyatan. Sedangkan, dari arah yang berlawanan muncul pula ombak besar yang tidak kalah dahsyat yaitu ekonomi liberal atau yang saat ini ramai disebut sebagai paham neoliberal. Bisa kita bayangkan bagaimana jadinya dua ombak besar tersebut saling hantam. Hantamannya berupa efek pecahan air yang bergelombang besar bagaikan serangan tsunami di Aceh.

Analogi di atas dapat diartikan sebagai ungkapan dari keadaan yang dapat terjadi menjelang pemilu presiden 2009 bangsa Indonesia. Persaingan politik yang makin panas untuk menjatuhkan lawan hanya menjadikan rakyat kita semakin menderita. Hal ini wajar terjadi jika stabilitas keamanan berubah menjadi buruk dan tidak menentu yang tentunya berimbas langsung bagi dunia perbankan kita.

Masih ingat di benak kita tentang kasus perbankan mortgage AS yang bagaikan bola salju yang sedang menuruni bukit mulai membesar secara cepat hingga mengakibatkan bencana. Bencana itu adalah bencana ekonomi global atau yang ditulis pada headline media-media cetak besar adalah krisis resesi global[1]. Indonesia sendiri telah jatuh bangun dalam mengurangi dampaknya. Pemerintah melalui institusinya BI mengontrol ketat dalam peningkatan kembali kepercayaan dunia perbankan untuk mengurangi kecemasan akan krisis tersebut dalam menekan nilai tukar rupiah[2].

Kini, rakyat kini mulai gelisah dengan dunia perbankan kita. Dunia yang selama ini mereka anggap sebagai faktor penentu kesuksesan negara kita dalam mensejahterakan bangsanya sendiri. Kegelisahaan tentang berada dimanakah dunia perbankan kita selama ini. Sebagian pengamat perbankan berpendapat bahwa perbankan kita masih mengacu ke dalam sebuah sistem neoliberal. Oleh karena itu, kita harus kembali ke ajaran luhur UUD 1945 dan Pancasila yang sejatinya mengatakan bahwa bangsa indonesia harus dibawa menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Lalu, benarkah pendapat itu? Upaya mencari kebenaran dari dua paham antara ekonomi kerakyatan dan neolib hanya akan menghanyutkan kita ke dalam politik pragmatis saat ini.

Permasalahan sebenarnya adalah sebagian besar rakyat masih hidup di bawah garis kemiskinan. Bahkan, menurut data BPS tahun 2008 saja, tingkat kemiskinan mencapai 15,42% atau 34,52 juta jiwa[3]. Sungguh ironis, jika kita melihat kenyataan tersebut. Pemerintah sendiri boleh saja mencatatkan peningkatan nilai perbankan kita. Namun, jika kita melihat kemiskinan yang masih merajalela, maka dimanakah letak kesuksesan perbankan kita. Kasarnya adalah hal yang sangat kontras dimana nilai perbankan kita cenderung stabil dan mengalami peningkatan tapi kemakmuran masih tak kunjung datang.
Hal ini terjadi akibat sistem perbankan kita yang masih mengutamakan sektor non riil sebagai pondasi kemajuan ekonomi bangsa.

Sektor non riil bagi pemerintah dapat meningkatkan pendapatan yang cukup besar dibanding sektor riil. Bagaikan pemancing yang hanya menginginkan ikan besar. Padahal, sektor riil berpotensi besar dalam mensejahterakan rakyat yang bukan hanya sebagai obyek tapi juga subyek perekonomian. Ini sejalan dengan kondisi bangsa kita yang cukup banyak populasinya, sehingga dapat menjadi program padat karya nasional. Oleh karena itu, pemerintah harus mengarahkan sistem perbankan ke arah sektor riil. Perbankan harus dapat memberi kredit ringan bagi sektor riil. Perbankan harus lebih bijak, bukan hanya mementingkan suku bunga deposito tinggi yang keuntunganya hanya dinikmati oleh segilintir kaum borjuis Indonesia. Oleh karena itu, suku bunga rendah bagi kredit sektor riil dan ukm dapat menyerap tenaga kerja rakyat Indonesia.

Disamping itu, resiko perbankan dapat menjadi lebih kecil yang dikarenakan perbankan tidak terlalu banyak menyimpan uang. Karena, dengan perputaran uang yang bijak memungkinkan pergerakan roda kehidupan rakyat kita menjadi lebih berdaya. Hal terakhir yang perlu dicatat bahwa sejatinya kita jangan hanya menganggap perbankan itu sekedar pergerakan nilai surplus atau defisit. Tapi, perbankan harus menjadi suatu pondasi kekuatan untuk memakmurkan bangsa kita Indonesia. Apalah arti sebuah nilai,  jika rakyat tidak sejahtera.  Hal ini bagaikan penilaian sukses atau tidaknya seorang murid yang hanya berdasar dari nilai ujiannya semata. Dan, politisasi perbankan bagi kepentingan sesaat dan segelintir kelompok hanya akan menyisakan kesengsaraan.