Masih lekat dalam ingatan kita di tahun 2004 Pemerintah melalui Bank Indonesia mengeluarkan suatu program peningkatan kualitas tata kelola perbankan nasional yang kemudian lebih dikenal dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Didalam visinya yang terangkum apik sebagai Enam Pilar API, baik tujuan transparansi maupun akuntabilitas pastinya terselip menghiasi pilar-pilar API yang memang telah dicanangkan sebelumnya oleh Pemerintah.

Dan telah menjadi sebuah harapan sekaligus cita-cita yang diidamkan rakyat jika sekiranya pilar-pilar API tersebut dapat terealisasikan dengan maksimum sesuai target yang sudah ditentukan. Menarik untuk kita cermati, fenomena yang justru marak terjadi akhir-akhir ini ialah munculnya kepermukaan penghianatan-penghianatan atas amanah API yang dilucuti segelincir oknum tak bertanggung jawab.

Adalah skandal Bank Century terkait kebijakan dana talangan (bailout) 6,7 triliun rupiah dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang sampai saat ini terus melebar kemana-mana. Bermula dari permasalahan internal penyebab kebangkrutan yang dialaminya, seperti kredit KPR, kredit macet, dll. yang kemudian berujung pada upaya Pemerintah dengan maksud hati menyelamatkan Bank Century tersebut, namun apa daya fakta yang berkembang justru dana talangan yang digelontorkan Pemerintah kini mengalir deras “entah kemana?”.

Betapa tidak, kini segenap rakyat Indonesia mempertanyakan secara tegas kemana aliran dana 6,7 triliun itu mengucur. Kejadian ini lantas mengundang aspirasi beberapa pihak terkait, seperti POLRI, KPK, BPK dan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) untuk ikut turun tangan dalam mecari titik temu persoalan ini. Tak ketinggalan pula para anggota DPR yang membentuk tim Pansus Skandal Bank Century demi mengusut tuntas gerak lari aliran dana yang dicurigakan itu.

Ini tak lain sebagai bukti nyata ketidaktransparanan dan akuntabilitas akan suatu tata kelola (management) sistem perbankan akibat sebagian oknum yang ingin menodai kedamaian negeri ini. Dikatakan tidak transparan karena memang lembaga-lembaga terkait ataupun masyarakat tidak dapat mengakses informasi yang seharusnya diperoleh, sehingga membiarkan ruang gelap tercipta. Begitu pula halnya dengan tidak adanya akuntabilitas, dikatakan demikian karena jelas pihak-pihak bermasalah bersangkutan tidak mampu mempertanggungjawabkan dampak yang terlahir akibat ulah resiko kinerja yang ditimbulkannya.

Tidak bisa tidak, harus kita sadari bahwa sentuhan-sentuhan dingin Pemerintah sangat diharapkan dalam mengantisipasi segala resiko yang mungkin timbul dalam dunia perbankan ini. Harapan besar tertanam kuat dipundak Pemerintah untuk bagaimana mengoptimalkan seluruh kemampuan terbaik dalam melayani masyarakat. Sebenarnya jika kita mau membuka mata lebar-lebar, banyak sekali langkah-langkah yang dapat diterapkan Pemerintah dalam mengoptimalkan kualitas transparansi ataupun akuntabilitas sistem perbankan nasional, seperti dalam hal fungsi pengawasan misalnya. Pemerintah harus lebih intensif dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum (enforcemement), meningkatkan koordinasi antar lembaga pengawas bank, peningkatan kompetensi pemeriksa bank, serta pengembangan pengawasan berbasis resiko (risk based supervision development), adapun dalam hal pembenahan infrastruktur perbankan dapat dilakukan dengan mengembangkan profesionalisme skema penjaminan kredit, mengoptimalkan pengembangan biro kredit (credit bureau), maupun memaksimalkan lembaga pemeringkat kredit domestik.

Di lain sisi, dari pihak perbankan pun tak boleh tinggal diam begitu saja menunggu gertakan Pemerintah ataupun publik, tetapi harus ada kesadaran untuk terus meningkatkan kualitas manajeman dan operasionalnya, seperti dengan meningkatkan good corporate governance (GCG), menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, meningkatkan kualitas manajemen resiko perbankan, meningkatkan standar mekanisme pengaduan nasabah dan peningkatan transparansi informasi bagi para nasabah.

Dan pada akhirnya, masyarakat jua lah yang akan menjadi juri atas kualitas kinerja daripada aktivitas yang dijalankan industri perbankan. Pastisipasi masyarakat sangatlah urgent untuk selalu konsisten dalam mengadukan segala keganjilan akan jalannya proses sistem perbankan. Dengan merebaknya kasus Bank Century ini, paling tidak dapat memberikan pengalaman berguna dikemudian hari agar tidak tercebur ke lubang sama sekaligus memberi hikmah bagi perbankan nasional untuk terus membenahi kualitas transparansi maupun akuntabilitas sistem perbankan menuju good corporate governance demi terciptanya infrastruktur perbankan yang kuat yang disegani tidak hanya dalam lingkup domestik tapi juga internasional. Satu prinsip yang wajib kita pegang bahwa “biaya peningkatan kualitas tata kelola perbankan memang tidak bisa dikatakan murah, namun biaya yang ditimbulkan dari buruknya tata kelola suatu perbankan terbukti jauh lebih mahal lagi”.

Referensi :

Sawitri, Peni dan Hartono Eko, Seri Diktat Kuliah, Bank dan Lembaga Keuangan lain, PENERBIT GUNADARMA, Jakarta, 2007.

http://www.sinarharapan.co.id/berita/0811/24/sh01.html